KI DKI Ajak Kepala SMK Bangun Tata Kelola Layanan Informasi Publik
Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan momentum penting untuk membangun tata kelola layanan informasi publik.
" memiliki kewajiban untuk membuka akses layanan dan informasi publik,"
Hal ini disampaikan Lukman Hakim saat memberikan sambutan dalam kegiatan pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota/Kabupaten yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat yang diselenggarakan pada Kamis (29/8).
Ia mengatakan, Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 merupakan hasil reformasi sangat penting, terutama dalam konteks negara demokrasi, namun hingga saat ini masih minim dipahami publik.
Sarana Jaya dan KI DKI Jakarta Bahas Optimalisasi Layanan Informasi Publik"Keterbukaan informasi kerapkali dianggap sebelah mata dan kurang menarik untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik," ujar Lukman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8).
Ia menjelaskan, hak atas informasi dilindungi konstitusi dalam Pasal 28F UUD 1945. Namun, masih banyak problem di Badan Publik disebabkan UU KIP hadir namun belum dipahami secara utuh sebagai kewajiban untuk memberikan akses informasi.
"Padahal Badan Publik yang mendapatkan dana dari APBD, baik sebagian maupun seluruh memiliki kewajiban untuk membuka akses layanan dan informasi publik," kataya.
Di hadapan para Kepala SMK Wilayah 1 Jakarta Barat, Luqman juga menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"PPID memiliki tugas yang sangat penting, terutama menyusun dan mengklasifikasikan informasi yang terbuka dan dikecualikan," ucapnya.
PPID, lanjut Luqman, sebaiknya dapat memilah tiga jenis informasi yang terbuka bagi publik, yaitu informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Berbeda dengan Informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan seperti terdapat dalam Pasal 17 UU KIP 14/2008.
"Permohonan yang disampaikan memiliki batasan waktu yang cukup panjang, yakni 10 hari kerja dengan perpanjangan tujuh hari. Artinya, UU ini memperhatikan proses di Badan Publik sehingga memiliki waktu yang lama untuk menjawab," paparnya.
Sementara Kepala Seksi Dikmen Wilayah 1 Jakarta Barat, Muchlis menyampaikan, apresiasi atas paparan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta.
"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran KI DKI Jakarta yang memberikan pencerahan bagi seluruh Kepala Sekolah dalam menjawab permintaan informasi publik," tandasnya.
